Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2026 – Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat. Program ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal di berbagai daerah.
Badan Komunikasi Pemerintah mencatat bahwa program MBG melibatkan banyak pihak dalam rantai pasok pangan. Mulai dari UMKM, koperasi, BUMDes, petani, hingga peternak ikut merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa MBG memang memiliki tujuan ganda. Selain meningkatkan gizi, program ini juga memberdayakan ekonomi lokal.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono.
Kemudian, ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memprioritaskan produk lokal.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
Ribuan UMKM Dominasi Pasokan MBG
Sementara itu, data Badan Gizi Nasional per 9 Oktober 2026 menunjukkan angka yang cukup besar. Tercatat sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program MBG di 37 provinsi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 52.689 pemasok atau 82,83 persen berasal dari UMKM. Selain itu, sebanyak 9.388 pemasok berasal dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Oleh karena itu, keterlibatan UMKM yang dominan membuka pasar baru bagi usaha masyarakat. Kebutuhan bahan pangan MBG menciptakan peluang usaha, mulai dari penyediaan produk hingga distribusi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi program yang menghubungkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, manfaat ekonomi bisa semakin luas jika pemerintah membangun kemitraan berkelanjutan dengan produsen daerah.
SPPG Jadi Penghubung Petani dan Pasar
Selanjutnya, pelaksanaan MBG melibatkan ekosistem pangan yang saling terhubung. Petani dan peternak menyediakan bahan pangan, koperasi menghimpun produk anggota, sementara UMKM dan BUMDes berperan dalam penyediaan dan distribusi.
Dalam skema ini, SPPG menjadi titik penting yang menghubungkan kebutuhan program dengan pemasok. Pengadaan dari produsen lokal berpotensi menjaga kesinambungan permintaan sekaligus menciptakan pasar bagi pelaku usaha di sekitar wilayah layanan.
Sebagai contoh, penerapan di Jawa Timur menunjukkan skema tersebut berjalan. SPPG di wilayah tersebut wajib membeli telur dari peternak lokal tiga kali dalam seminggu. Harga acuan tercatat sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan 8 sampai 10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur.
Di sisi lain, penguatan rantai pasok juga memberi ruang bagi koperasi. Koperasi berpeluang memperluas akses pasar serta membangun hubungan usaha yang lebih terorganisasi dengan penyelenggara program.
Namun, manfaat ekonomi tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Faktor penentu meliputi keterlibatan pemasok lokal, kesinambungan permintaan, kualitas produk, harga yang wajar, hingga ketepatan pembayaran kepada pemasok.
Libatkan Lebih dari Satu Juta Relawan
Selain pemasok, program MBG juga melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat sebanyak 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif. Rinciannya terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala operasional MBG di berbagai daerah. Meskipun begitu, jumlah tersebut perlu pembaca pahami sesuai kategori yang BGN catat, karena tidak semua kategori sama dengan tenaga kerja formal atau pekerja bergaji.
Dari sisi jangkauan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat sebanyak 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II. Jumlah tersebut melayani 433.571 kelompok penerima manfaat dengan total 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat. Kedua angka tersebut menggunakan periode pencatatan yang berbeda.
Oleh karena itu, besarnya jangkauan menunjukkan skala kebutuhan pangan yang harus pemerintah penuhi secara berkelanjutan. Ke depan, penguatan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi langkah penting untuk memperluas manfaat ekonomi program secara merata di seluruh Indonesia.
