Oleh: Dedy Luqman Hakim, S.H.
Advokat, Konsultan Hukum, Pemerhati Hukum Pidana, Wakil Ketua Bidang (WAKABID) Hukum GRIB Jaya DPC Kediri, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya.
KEDIRI — Mengapa seseorang yang melakukan satu rangkaian peristiwa hukum dapat dijerat dengan beberapa pasal pidana sekaligus? Mengapa seorang tersangka kecelakaan lalu lintas bisa menghadapi sangkaan kelalaian yang menyebabkan kematian, pengrusakan fasilitas umum, bahkan perlawanan terhadap petugas? Mengapa seorang pejabat yang diduga menerima suap juga dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)?
Apakah aparat penegak hukum sedang membangun konstruksi perkara berdasarkan fakta hukum, atau justru menumpuk pasal untuk memperberat posisi tersangka?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar perdebatan di ruang publik. Ini merupakan persoalan fundamental dalam hukum pidana yang menyangkut batas kewenangan negara, ketepatan konstruksi dakwaan, perlindungan hak tersangka, serta proporsionalitas pemidanaan.
Dalam praktik peradilan pidana, fenomena tersebut dikenal dengan istilah Concursus atau Samenloop van Strafbare Feiten, yakni perbarengan tindak pidana.
Namun, ada satu hal yang harus dipahami masyarakat: banyaknya pasal dalam surat dakwaan tidak otomatis membuktikan adanya banyak tindak pidana. Sebaliknya, satu peristiwa yang terlihat sederhana juga belum tentu hanya mengandung satu tindak pidana.
Di sinilah kecermatan penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat diuji.
Sebagai Advokat dan Pemerhati Hukum Pidana, Dedy Luqman Hakim, S.H., menilai bahwa pemahaman mengenai concursus menjadi sangat penting, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026.
KUHP Nasional telah memberikan pengaturan tersendiri mengenai perbarengan tindak pidana melalui Pasal 125 sampai dengan Pasal 131.
SATU PERBUATAN, BANYAK ATURAN PIDANA: KAPAN DISEBUT CONCURSUS IDEALIS?
Pertama, Concursus Idealis atau perbarengan peraturan.
Dalam KUHP Nasional, konstruksi ini diatur melalui Pasal 125 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Kondisi tersebut terjadi apabila satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana.
Artinya, secara faktual terdapat satu perbuatan, tetapi secara yuridis perbuatan tersebut berpotensi masuk ke dalam beberapa rumusan tindak pidana.
Misalnya, seseorang melakukan satu tindakan yang sekaligus memenuhi unsur beberapa ketentuan pidana. Penegak hukum harus menguji apakah seluruh unsur delik benar-benar terpenuhi atau terdapat aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum.
Pasal 125 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa apabila satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana dengan ancaman yang sama, hanya dijatuhkan satu pidana. Apabila ancamannya berbeda, dijatuhkan pidana pokok yang paling berat.
Lebih jauh, Pasal 125 ayat (2) menegaskan penerapan asas lex specialis derogat legi generali: apabila suatu perbuatan diatur dalam ketentuan pidana umum sekaligus ketentuan pidana khusus, yang diterapkan pada prinsipnya adalah ketentuan khusus, kecuali undang-undang menentukan lain.
Inilah sistem absorpsi atau penyerapan.
Dengan demikian, tidak benar jika masyarakat beranggapan bahwa setiap kali satu perbuatan dikenakan dua atau tiga pasal, hukumannya otomatis dijumlahkan.
Hukum pidana Indonesia mengenal pembatasan pemidanaan yang harus diperiksa berdasarkan karakter perbarengan dan ketentuan yang berlaku.
BEBERAPA PERBUATAN, SATU NIAT YANG BERHUBUNGAN: MEMAHAMI VOORTGEZETTE HANDELING
Baca Juga di Kabarsumut.com
Kedua, Voortgezette Handeling atau perbuatan berlanjut.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 126 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Berbeda dengan concursus idealis, perbuatan berlanjut melibatkan beberapa tindak pidana yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan berlanjut.
Contohnya, seorang pegawai yang memiliki akses terhadap keuangan perusahaan diduga mengambil uang perusahaan secara bertahap, masing-masing Rp1 juta, selama 100 hari.
Apakah otomatis terdapat 100 tindak pidana yang berdiri sendiri?
Tidak sesederhana itu.
Harus diteliti apakah terdapat satu keputusan kehendak sejak awal, apakah perbuatannya sejenis, serta apakah terdapat hubungan yang cukup erat antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya.
Di sinilah audit forensik, dokumen transaksi, komunikasi elektronik, rekam jejak digital, serta keterangan saksi dapat membantu merekonstruksi rangkaian peristiwa.
Namun, perlu ditegaskan: bukti digital dan audit forensik tidak otomatis membuktikan adanya satu niat yang berkelanjutan. Kesimpulan tersebut tetap harus diuji berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang sah.
Pasal 126 KUHP Nasional menentukan bahwa apabila beberapa tindak pidana yang saling berhubungan dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan ancaman pidananya sama, hanya dijatuhkan satu pidana. Jika ancamannya berbeda, hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.
Dengan kata lain, tidak setiap perbuatan berulang dapat langsung dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut.
CONCURSUS REALIS: KETIKA SATU ORANG MELAKUKAN BEBERAPA KEJAHATAN YANG BERDIRI SENDIRI
Ketiga, Concursus Realis atau perbarengan perbuatan.
Inilah kategori yang sering menjadi dasar pembahasan mengenai beberapa tindak pidana dalam satu rangkaian perkara.
Ketentuannya diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang secara hukum harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
Sebagai ilustrasi, seseorang melakukan perampokan pada hari Senin. Dua hari kemudian, orang yang sama melakukan pemalsuan dokumen untuk menghindari penyidikan. Pada hari berikutnya, ketika hendak ditangkap, ia melakukan penyerangan terhadap petugas.
Ketiga perbuatan tersebut harus diuji secara terpisah berdasarkan waktu, tempat, unsur tindak pidana, kesengajaan, serta alat bukti.
Tidak cukup hanya menyatakan bahwa semuanya dilakukan oleh orang yang sama. Harus dibuktikan bahwa masing-masing perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.
Lantas, apakah seluruh ancaman pidananya dijumlahkan?
Jawabannya: tidak secara bebas.
Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa apabila terdapat beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana.
Pasal 127 ayat (2) memberikan batas maksimum berupa jumlah seluruh ancaman pidana, tetapi tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.
Sementara itu, Pasal 128 mengatur perbarengan tindak pidana dengan jenis pidana pokok yang tidak sejenis.
Untuk memahami penerapannya, perhatikan ilustrasi berikut.
Seseorang melakukan tiga tindak pidana yang masing-masing diancam pidana penjara maksimum:
- Tindak pidana pertama: 9 tahun.
- Tindak pidana kedua: 6 tahun.
- Tindak pidana ketiga: 7 tahun.
Jika ketiganya terbukti sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan memenuhi ketentuan Pasal 127, jumlah ancaman maksimum secara matematis adalah 22 tahun.
Namun, batas maksimum pemidanaan berdasarkan ketentuan tersebut tidak boleh melampaui ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.
Perhitungannya:
9 tahun + 1/3 × 9 tahun = 12 tahun.
Dengan demikian, batas maksimum pidana penjara dalam ilustrasi tersebut adalah 12 tahun, bukan 22 tahun.
Inilah yang disebut sistem kumulasi terbatas.
Perlu dicatat, angka tersebut merupakan ilustrasi batas maksimum, bukan berarti hakim wajib menjatuhkan pidana 12 tahun. Penjatuhan pidana tetap mempertimbangkan fakta persidangan, kesalahan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta ketentuan pemidanaan lainnya.
KESALAHAN FATAL: MENYAMAKAN DAKWAAN BERLAPIS DENGAN CONCURSUS
Di sinilah masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang benar.
Tidak semua dakwaan yang memuat beberapa pasal otomatis merupakan concursus.
Dalam praktik hukum acara pidana, dikenal beberapa bentuk penyusunan surat dakwaan, antara lain:
- Dakwaan tunggal.
- Dakwaan alternatif.
- Dakwaan subsidair.
- Dakwaan kumulatif.
- Dakwaan kombinasi.
Dakwaan alternatif memberikan pilihan kepada hakim untuk membuktikan salah satu rumusan tindak pidana yang didakwakan.
Dakwaan subsidair disusun secara bertingkat, mulai dari tindak pidana yang lebih berat hingga yang lebih ringan.
Dakwaan kumulatif memuat beberapa tindak pidana yang dimintakan untuk diperiksa dan diputus secara bersama-sama.
Perbedaan ini sangat mendasar.
Dakwaan alternatif atau subsidair tidak boleh serta-merta disamakan dengan perbarengan tindak pidana. Sebaliknya, dakwaan kumulatif juga harus tetap memenuhi syarat hukum dan pembuktian masing-masing tindak pidana.
Artinya, jumlah pasal bukan ukuran tunggal untuk menentukan apakah seseorang melakukan satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana.
Yang harus diperiksa adalah konstruksi perbuatan, hubungan antarperbuatan, unsur setiap delik, serta ketentuan pemidanaan yang berlaku.
TPPU DAN KORUPSI: DUA DELIK YANG TIDAK BOLEH DIANGGAP OTOMATIS SAMA
Contoh lain yang menarik adalah perkara korupsi yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang.
Seseorang diduga menerima suap, kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli kendaraan mewah, properti, atau menempatkannya melalui sejumlah transaksi guna menyamarkan asal-usul harta.
Apakah perbuatan tersebut hanya satu tindak pidana?
Belum tentu.
Tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang mempunyai konstruksi unsur yang berbeda. Namun, hubungan keduanya harus diteliti berdasarkan fakta konkret.
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur antara lain perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk, serta menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
Pasal 69 UU TPPU juga menegaskan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
Dengan demikian, pendekatan follow the money menjadi penting untuk mengungkap aliran dan asal-usul harta kekayaan.
Namun, tidak setiap pembelian barang menggunakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana otomatis membuktikan TPPU. Unsur subjektif dan objektif yang disyaratkan undang-undang tetap wajib dibuktikan.
Penegak hukum tidak boleh menggantikan pembuktian dengan asumsi, tetapi juga tidak boleh mengabaikan fakta transaksi yang relevan dengan dugaan tindak pidana.
MAHKAMAH KONSTITUSI SUDAH MEMBERIKAN PERINGATAN: CONCURSUS BUKAN PERSOALAN SEPELE
Pembahasan concursus bukan sekadar teori akademis. Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan penting mengenai persoalan perbarengan tindak pidana.
Salah satu rujukan yang relevan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menguraikan bahwa perbarengan tindak pidana merupakan salah satu persoalan hukum pidana yang tidak mudah diterapkan, bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri.
Mahkamah membedakan secara konseptual antara:
- Perbarengan peraturan atau concursus idealis.
- Perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling.
- Perbarengan beberapa perbuatan atau concursus realis.
Putusan tersebut penting karena menegaskan bahwa penerapan ketentuan perbarengan harus memperhatikan konstruksi tindak pidana dan batas maksimum pemidanaan.
Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIX/2021 juga relevan sebagai rujukan pembahasan mengenai perbarengan tindak pidana dan asas ne bis in idem.
Kedua putusan tersebut memberikan landasan penting bahwa persoalan concursus tidak boleh diselesaikan hanya dengan menghitung jumlah pasal dalam dakwaan.
Aparat penegak hukum harus memperhatikan substansi perbuatan, hubungan antartindak pidana, serta akibat pemidanaan yang dijatuhkan.
Dalam konteks KUHP Nasional, ketentuan Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 menjadi landasan normatif yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
NE BIS IN IDEM: NEGARA TIDAK BOLEH MENGADILI ORANG DUA KALI ATAS PERKARA YANG SAMA
Salah satu perlindungan paling fundamental dalam hukum pidana adalah asas ne bis in idem.
Asas ini pada dasarnya melarang seseorang dituntut kembali untuk perkara yang sama setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai persyaratan undang-undang.
Dalam KUHP Nasional, prinsip tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 134 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Perlindungan serupa juga dikenal dalam Pasal 76 KUHP lama.
Namun, harus dipahami bahwa ne bis in idem bukan berarti seseorang yang pernah menjalani proses hukum atas satu tindak pidana otomatis kebal dari penuntutan terhadap seluruh perbuatan lain yang berbeda.
Harus diperiksa apakah perkara yang dituntut kembali benar-benar merupakan perkara yang sama dan memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan sebagai ne bis in idem.
Di sinilah pentingnya ketepatan penyusunan dakwaan dan penggabungan perkara.
Putusan MK Nomor 84/PUU-XVI/2018 juga memberikan perspektif penting mengenai persoalan pemisahan penuntutan dalam perkara perbarengan.
Pemisahan perkara tidak serta-merta melanggar hak asasi manusia atau prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan apabila terdapat kendala teknis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penuntut umum dan hakim tetap harus memastikan agar pemidanaan tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh ketentuan perbarengan.
DI SINILAH PERAN ADVOKAT MENJADI PENTING: MENGUJI, BUKAN SEKADAR MEMBANTAH
Dalam praktik pembelaan pidana, konstruksi concursus dapat menjadi salah satu titik kritis yang harus diperiksa secara serius oleh advokat.
Seorang advokat tidak cukup hanya membaca pasal yang disangkakan. Ia harus membedah seluruh konstruksi perkara.
Pertanyaan hukumnya antara lain:
- Apakah benar terdapat beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri?
- Apakah perbuatan tersebut sebenarnya hanya satu perbuatan yang memenuhi beberapa ketentuan pidana?
- Apakah terdapat hubungan kehendak dan keterkaitan perbuatan yang memenuhi karakter perbuatan berlanjut?
- Apakah penuntut umum menyusun dakwaan alternatif, subsidair, atau kumulatif secara tepat?
- Apakah seluruh unsur tindak pidana didukung alat bukti yang sah?
- Apakah penerapan ketentuan pemidanaan telah sesuai dengan Pasal 125 sampai dengan Pasal 128 KUHP Nasional?
- Apakah terdapat potensi pelanggaran asas ne bis in idem?
Pemeriksaan tersebut bukan upaya mencari-cari celah untuk membenarkan perbuatan pidana.
Sebaliknya, itulah fungsi pembelaan yang dijamin dalam negara hukum.
Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan asas legalitas, sedangkan Pasal 1 ayat (2) melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana.
Pasal 12 KUHP Nasional juga memberikan kerangka mengenai tindak pidana dan sifat melawan hukum.
Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Artinya, kewenangan negara untuk melakukan penyidikan dan penuntutan harus selalu berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak individu.
Tidak boleh ada pemidanaan hanya karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak boleh pula ada penambahan pasal tanpa dasar fakta dan unsur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
PENEGAKAN HUKUM HARUS TEGAS, TETAPI TIDAK BOLEH KEHILANGAN UKURAN KEADILAN
Menurut Dedy Luqman Hakim, S.H., persoalan utama dalam penerapan pasal berlapis bukan terletak pada banyak atau sedikitnya pasal yang digunakan, melainkan pada ketepatan konstruksi hukum dan pembuktian setiap tindak pidana.
Penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi ruang untuk melakukan kriminalisasi.
Sebaliknya, hak pembelaan juga tidak boleh dijadikan instrumen untuk menghindarkan seseorang dari pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidananya memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
Keseimbangan inilah yang harus dijaga.
Pemidanaan bukan instrumen balas dendam negara. Ia merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dijatuhkan berdasarkan undang-undang, kesalahan pelaku, fakta persidangan, serta prinsip proporsionalitas.
KUHP Nasional melalui ketentuan perbarengan telah memberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana beberapa tindak pidana harus dipertanggungjawabkan dalam satu konstruksi pemidanaan.
Oleh karena itu, masyarakat tidak seharusnya langsung menyimpulkan bahwa setiap tersangka yang dikenakan banyak pasal sedang mengalami kriminalisasi. Namun, masyarakat juga tidak boleh menutup mata apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
Keduanya harus diuji melalui mekanisme hukum yang objektif.
PENUTUP: BANYAK PASAL TIDAK BOLEH MENJADI ALASAN UNTUK MENGABAIKAN KEADILAN
Pada akhirnya, memahami concursus berarti memahami bahwa hukum pidana tidak bekerja dengan logika sederhana bahwa semakin banyak pasal, semakin berat hukuman.
Ada perbuatan tunggal yang memenuhi beberapa ketentuan pidana. Ada beberapa perbuatan yang memiliki hubungan erat sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ada pula beberapa tindak pidana yang benar-benar berdiri sendiri dan tunduk pada sistem pemidanaan perbarengan.
Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Di sinilah kualitas penegakan hukum diuji: apakah penyidik mampu membangun konstruksi perkara berdasarkan fakta, apakah jaksa mampu menyusun dakwaan secara cermat, dan apakah hakim mampu menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian serta batas pemidanaan yang ditentukan undang-undang.
Sebab, negara hukum tidak boleh menghukum seseorang berdasarkan banyaknya pasal yang ditempelkan dalam surat dakwaan.
Negara harus membuktikan setiap tuduhan berdasarkan hukum.
Tegas terhadap kejahatan, tetapi tegas pula terhadap penyalahgunaan kewenangan. Sebab keadilan tidak diukur dari seberapa banyak pasal yang digunakan, melainkan dari seberapa tepat hukum diterapkan.
Salam Penegakan Hukum.
RUJUKAN HUKUM DAN YURISPRUDENSI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 1, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 134.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 69.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai rujukan historis ketentuan hukum acara sesuai masa berlakunya dan ketentuan peralihan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, mengenai pengujian ketentuan perbarengan tindak pidana dalam KUHP.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIX/2021, sebagai rujukan mengenai perbarengan tindak pidana dan prinsip ne bis in idem.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Kr/1962, tanggal 5 Maret 1963, mengenai penilaian kesatuan kehendak dalam perbuatan berlanjut.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Kr/1963, tanggal 28 April 1964, mengenai kedudukan perbuatan berlanjut dalam penjatuhan pidana.
Catatan redaksi: Nomor dan substansi putusan harus dicocokkan kembali dengan salinan resmi sebelum digunakan sebagai kutipan langsung atau dasar untuk menyatakan suatu kaidah sebagai yurisprudensi tetap. Putusan-putusan tersebut juga harus dibaca sesuai konteks perkara dan rezim KUHP yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
(Red)






