PP Sumut Minta Rahudman Segera Ditangkap

Medan, KABARSUMUT.com - Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan kantor Walikota Medan ‘diserbu’ ratusan anggota Pemuda Pancasila (PP) Sumut, Kamis tadi (10/3). Pengunjuk rasa gabungan KOTI PP, Sapma PP dan Infokom PP Sumut ini meminta pihak kejaksaan Tinggi Sumut mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi di Sumut, terutama kasus dugaan korupsi Walikota Medan Rahudman Harahap.

Pengunjuk rasa menyesalkan sikap Kejatisu yang dianggap ‘lemah’ menyelesaikan kasus tersebut, sementara Rahudman Harahap sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus  penyelewengan dana TPAPD Pemkab Tapanuli Selatan.

Dalam pernyataan sikapnya, kader PP Sumut mengatakan anti terhadap korupsi dan anti koruptor. Meminta Kejatisu menangkap dan mengadili
Drs Rahudman Harahap MM karena diduga terlibat penyelewengan dana TPAPD Pemkab Tapanuli Selatan tahun 2005.

Memeriksa, menangkap dan mengadili Drs Rahudman Harahap MM terkait dugaan penyelewengan dana APBD Pemkab Tapsel selama menjabat Sekda Kab. Tapsel. Meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumu agar menyelesaikan perkara korupsi yang melibatkan Drs Rahudman Harahap MM.

Dan apabila Kejatisu tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi, supaya Ketua Kejaksaan Tinggi Sumut mengundurkan diri. “Kami meminta Kejatisu segera menangkap dan mengadili Rahudman Harahap,” kata Zauhari A Simatupang didampingi Mardan HS selaku koordinator lapangan.

Mereka mengaku heran, kenapa sampai saat ini Rahudman belum ditangkap, sementara ia sudah ditetapkan tersangka. “Kejatisu harus
berani menuntaskan hukum, terutama kasus korupsi yang melibatkan Drs Rahudman Harahap,” tambahnya. Lima dari perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima Kajatisu Sution Usman Adji. Kepada perwakilan pengunjuk rasa, Sution Usman Adji mengatakan bahwa Rahudman Harahap sudah ditetapkan tersangka. Soal pemeriksaan selanjutnya, Kejatisu tinggal menunggu surat izin dari presiden.

“Rahudman Harahap sudah ditetapkan sebagai tersangka. Soal pemeriksaan selanjutnya kita tinggal menunggu surat izin dari presiden,” ujar Sution Usman Adji. Ditambahkannya, penetapan tersangka kepada orang nomor satu di Medan itu setelah hasil penyelidikan dugaan korupsi Rp 1,5 miliar. Dan setelah dikembangkan dugaan korupsi juga bertambah menjadi Rp 3,5 miliar.

“Pokoknya kasus ini akan terus dilanjutkan. Kita sudah mengirim surat ijin kepada Presiden dan tinggal menunggu balasannya,” ujar Sution
Usman Adji didampingi Andar Perdana Widiastono SH, MH Asisten Intelijen Kejatisu dan Edi Irsan selaku humas. Setelah mengakhiri orasi di Kejatisu, pengunjuk rasa melanjutkan aksinya ke kantor Walikota Medan. Usai melakukan aksinya, para
pengunjuk rasa bubar secara damai.firdaus

Share on: